PT.Surveyor Indonesia
Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah layanan jasa PTSI dalam memberikan pelayanan verifikasi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Maksud & Tujuan TKDN

Tujuan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pengguna Wajib Produk Dalam Negeri

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 pasal 57

Fungsi TKDN

TKDN Untuk Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri

Kategori Barang WAJIB ber-TKDN, apabila:

Dasar Hukum:

  • Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 pasal 61
  • Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 pasal 66

Seleksi Peserta Lelang

Evaluasi Lelang

Metode Perhitungan TKDN

Ketentuan Perhitungan TKDN Di Indonesia

Metode Penghitungan dan Lingkup Penilaian

Konsep Perhitungan TKDN

Ketentuan TKDN

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja

Konsep Perhitungan TKDN

TKDN Barang

Batasan Biaya

TKDN Gabungan Barang & Jasa

Alur Sertifikasi

Alur Sertifikasi TKDN Barang Lainnya

Alur Sertifikasi TKDN Produk HKT, PLTS dan Farmasi

Alur Sertifikasi TKDN Produk Elektronika dan Telematika

Alur Sertifikasi TKDN Proyek

Lingkup Kebutuhan Dokumen TKDN

Lingkup Kebutuhan Dokumen TKDN Barang

Aspek Legal

  1. NIB
  2. Izin Usaha Industri
  3. Akta Perusahaan
  4. NPWP

Aspek Produksi

  1. Flow Proses Produksi
  2. Laporan Produksi
  3. Bill off Material/ Komponen Produksi
  4. Nilai Perolehan Material Produksi
  5. Photo komponen material produksi
  6. Daftar dan Nilai Perolehan Mesin Produksi
  7. Struktur Organisasi Produksi

Aspek Pemasaran

  1. Katalog Produk
  2. Laporan Penjualan
  3. Jalur Pemasaran

Lingkup Kebutuhan Dokumen TKDN Barang & Jasa

Kontrak

  1. RAB, BOQ, AHSP
  2. Scope Of Work
  3. Profil Proyek
  4. Daftar Vendor/Subkontraktor
  5. Foto Proyek

Material

  1. Invoice Pembelian Material
  2. Sertifikat TKDN
  3. Mill Certificate

Tenaga Kerja

  1. Struktur Organisasi Proyek
  2. Daftar Tenaga Kerja
  3. Bukti Kewarganegaraan Tenaga Kerja

Alat Kerja

  1. Bukti Kepemilikan Alat Kerja
  2. Bukti Penyewaan Alat Kerja (jika sewa)
  3. Bukti Status Kepemilikan Saham Perusahaan

Jasa Umum

  1. Bukti pembayaran jasa (Mobilisasi, dll)
  2. Perhitungan TKDN Vendor/Subkontraktor

Dokumen Verifikasi - Hulu Migas

Dokumen Pendukung Utama TKDN Gab Barang/Jasa

  1. Salinan dokumen kontrak yang terkait nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi pekerjaan, nilai komitmen TKDN
  2. Rincian Struktur Pekerjaan (Work Breakdown Structure) sampai level terendah (barang yang ada tanda sah TKDN dan jasa tunggal);
  3. Surat perintah kerja memulai pekerjaan dari KKKS ke Penyedia Barang/Jasa
  4. Penilaian sendiri (Self-Assement) TKDN untuk pekerjaan yang dinilai;
  5. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  6. Daftar Vendor
  7. Flow Process pengadaan barang dan layanan jasa;
  8. Struktur organisasi perusahaan dan proyek yang diverifikasi;

Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung butir “1” s.d “8” maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk Gab Barang/Jasa yang dinilai adalah nol.

Dokumen Pendukung Material

  1. faktur pajak, invoice, PIB, pembelian dan Mill Certificate/Certificate of Origin dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.

Dokumen Pendukung Tenaga Kerja

  1. Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor.

Dokumen Pendukung Alat Kerja

  1. Daftar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa,
  2. Faktur pembelian alat kerja/fasilitas kerja tersebut,
  3. Daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya, termasuk alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa) dan akte pendirian perusahaan dari pemilik alat kerja/fasilitas kerja,
  4. Akte kepemilikan alat kerja/fasilitas kerja,dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.

Dokumen Pendukung Jasa Umum

  1. Daftar seluruh layanan jasa pihak ketiga yang digunakan selama periode pelaksanaan pekerjaan jasa, dan setiap transaksinya dibuktikan dengan faktur pajak, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.

Dokumen Pendukung Lainnya

  1. Bukti serah terima pelaksanaan pekerjaan yang sudah disetujui oleh Pemberi Pekerjaan.
  2. Dokumen transaksi dari layer 1 ke layer 2 atau dari layer 2 ke layer 3, dan seterusnya;

Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung untuk komponen Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja, Jasa Umum dan Lainnya maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk komponen tersebut adalah nol.

Peraturan

Dasar Hukum Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri

UU & PP

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian
  • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri

Perpres, Keppres, Inpres

  • Perpres No.16/2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Keppres No.24/2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
  • Inpres No.6/2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
  • Inpres No.2/2009 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri, Keputusan Menteri & Surat Edaran Menteri

  • Permen Perindustrian No.02/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Permen Perindustrian No.03/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  • Permen Perindustrian No.31/2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
  • Permen ESDM No. No. 15/2013 ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas
  • Permen Kominfo No. 27/2015 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
  • Permen Kominfo No. 4/2019 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
  • Permen Kominfo No. 12/2019 Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
  • Permen BUMN No. PER - 08/MBU/12/2019 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Kep Menko Bidang Kemaritiman No. 84/2019 Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  • SE Menteri BUMN Nomor SE- 02 /MBU/2006 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN : “melaporkan penggunaan produk dalam negeri kepada Kementerian Negara BUMN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Produk Dalam Negeri & Sebagai KPI masing masing BUMN

Dasar Hukum Pedoman Penghitngan TKDN

Peraturan Menteri – Terkait Pedoman Penghitungan TKDN

  • Permen Perindustrian No.16/2011 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
  • Permen Perindustrian No.16/2020 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
  • Permen Perindustrian No.27/2020 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bateray
  • Permen Perindustrian No.05/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
  • Permen Perindustrian No.04/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
  • Permen Perindustrian No.29/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet

Pedoman Tata Cara Penghitungan TKDN Barang

  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020
    Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

Pedoman Tata Cara Penghitungan TKDN Hulu Migas

  • Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2013
  • SK Dirjen Migas No 181 Tahun 2014

Foto Kegiatan